 |
| Foto : Dimas Wafa Al Muhammad, Wakil Ketua PMII Unusia Jakpus. |
TribunIKN.Com - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan surat Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Dengan menargetkan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga dapat hemat sekitar Rp. 306,69 triliun.
Arahan pemangkasan anggaran itu berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada 24 Januari 2025. Surat bernomor S-37/MK.02/2025 tersebut memuat jenis belanja operasional yang dipangkas. Pemangkasan tersebut membuat banyak sektor publik ikut terpengaruh.
Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Dhimas Waffa Al Muhammad menanggapi terkait pemotorngan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, dampak pemotongan anggaran berakibat pada lapangan pekerjaan menyempit, daya beli lemah, pertumbuhan ekonomi terancam stagnan bahkan bisa melemah.
“Pemotongan anggaran dampaknya bisa ke seluruh sektor perputaran ekonomi. Karena yang dipotong hampir seluruh kementerian dan lembaga. Semuanya jadi kena dampaknya. PHK sudah mulai terjadi, lapangan kerja jadi tambah sulit, pertumbuhan ekonomi jadi susah,” ujar Dhimas dalam keterangannya pada Rabu (14/2/2025).
Dhimas menjelaskan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah rasanya akan sia-sia jika tetep mempertahankan kebinet gemuk. Bagaimanapun setiap kementerian dan lembaga butuh operasional untuk layanan publik maupun menggaji para pekerja. Belum lagi soal biaya program maupun persoalan yang muncul di masyarakat yang perlu ditangani.
“Jauh-jauh hari sudah banyak yang tau kalo tahun 2025 itu ekonomi bakal sulit, bayar hutang 800 triliun sudah jatuh tempo, janji-janji kampanye terutama makan bergizi gratis harus dilaksanakan. Belum lagi kabinetnya yang gemuk. Rasanya bakal sia-sia pemotongan anggaran kalo tetep kabinetnya gemuk,” tegas Dhimas.
Lebih lanjut, Dhimas mengungkapkan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga dengan sasaran agenda yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, rapat-rapat dan seremonial lainnya. Tapi, kata Dhimas hampir seluruh program prioritas juga kena dampaknya bahkan ada yang mau dibatalkan karena anggaran tidak ada. Ada juga dibatasi atau dikurangi tidak sesuai dengan rencana awal.
“Program prioritas seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa terancam dikurnagi penerimanya. Belum lagi perawatan jalan di seluruh Indonesia juga juga bakal berkurang. Jelas ini sangat berbahaya bagi para pengguna jalan apabila jalannya banyak yang rusak. Obat-obatan yang tidak ada di Indonesia harus impor, karena pemotongan anggaran bisa-bisa stok obat menipis,” terang Dhimas.
Sebelumnya, Dhimas bersama dengan kader PMII lainnya telah melakukan kajian bertajuk Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Kebijakan dan Efektifitas Pemerintahan pada Rabu, (12/2/2025). Dari kajian itu, berbagai sektor kehidupan akan terkena dampaknya sebagai imbas dari pemotongan anggaran. Terutama daya beli dan perputaran ekonomi di masyarakat. Pada akhirnya lapangan kerja tidak akan tumbuh dan penggangguran akan meningkat.
