TribunIKN.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan masih menunggu Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang sekitar 5-6 juta petani dan nelayan. Kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda utama pemerintahan baru, yang kini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa otoritasnya perlu melakukan analisis mendalam terhadap data debitur yang diusulkan untuk mendapatkan penghapusan utang.
"Kami akan merespons apa yang diharapkan oleh Presiden, tetapi tentu kami juga perlu melihat lebih lanjut data informasi serta melakukan analisis menyeluruh," ujar Dian dalam pertemuan di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).
Menurut Dian, jumlah debitur yang mencapai enam juta terdiri dari nelayan dan petani, tetapi OJK masih perlu memastikan angka tersebut. "Jumlah itu nampaknya benar, tetapi tentu harus dipastikan lebih lanjut. Kami juga masih menunggu detail RPP dan proses terkait lainnya," ungkapnya.
Dian menambahkan bahwa pihaknya berencana bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk membahas rencana ini. Namun, pertemuan tersebut belum terlaksana karena Presiden saat ini masih fokus pada pembentukan kabinet. "Kami akan menyampaikan segala informasi ketika sudah bertemu dengan Presiden," ujarnya.
Selain itu, Dian juga menyebutkan bahwa ia belum bertemu dengan Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi dan Perbankan, yang baru saja dilantik pada Selasa lalu. Pertemuan tersebut diharapkan bisa memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai rencana kebijakan yang berdampak besar bagi sektor perbankan dan kesejahteraan petani serta nelayan.
Sementara itu, Presiden Prabowo telah mengumpulkan para direktur utama bank BUMN dalam pertemuan khusus di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kegiatan retreat kabinet yang berlangsung di Lapangan Sapta Marga, Akademi Militer Magelang, para pimpinan bank pelat merah seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) turut hadir.
Kepada peserta Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 yang digelar oleh OJK, Dian menyebut Direktur Utama BSI Hery Gunardi terpaksa meninggalkan acara lebih awal untuk memenuhi panggilan ke Magelang. "Ketua Umum Asbisindo, Pak Hery Gunardi, sempat hadir sebentar, tapi kemudian dipanggil ke Magelang. Jadi beliau harus cepat pulang untuk bertemu dengan Presiden," ujar Dian.
Belum ada informasi resmi mengenai agenda spesifik pertemuan tersebut, namun Dian memperkirakan pembahasan soal penghapusan utang untuk para petani dan nelayan bisa menjadi salah satu topik yang dibicarakan.
Rencana penghapusan utang bagi petani dan nelayan ini dianggap sebagai langkah ambisius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor pertanian serta kelautan. OJK akan terus mengikuti perkembangan ini dan siap menjalankan perannya untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
