TribunIKN.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menyoroti perihal masih adanya tumpang tindih regulasi dan rumitnya prosedur birokrasi lapangan. Kondisi ini, menurutnya, masih kerap terjadi meskipun pemerintah telah melakukan deregulasi dan berbagai upaya lainnya.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat dan daerah," ujarnya dalam Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP TA 2023 dan IHPS II Tahun 2023, Senin (8/7/2024).
Hal seperti ini, menurut Jokowi, mudah disalahkan di lapangan dan menjadi sumber ketakutan. Oleh karena itu, dia meminta agar reformasi struktural penting untuk terus dilakukan.
"Lanjutkan sinkronisasi, lanjutkan deregulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah lebih efektif, agar pemerintah lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, dia pun menitip pesan kepada Prabowo. Dia berharap ke depannya pemerintah baru bisa lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.
"Pemerintah presiden terpilih bapak Prabowo Subianto akan memberi perhatian serius rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dikelola dengan baik," katanya.
"Kepada menteri kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK agar pengelolaan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," tegas Jokowi.
