Sebab, menurut Panglima TNI, ULP bagi prajurit masih di bawah Rp88 ribu, jauh dibandingkan Polri.
Kelrey justru menyoroti data yang dilontarkan Panglima TNI yang kurang valid terkait kesetaraan ULP antara TNI dan Polri yang katanya lebih tinggi dari Polri.
"Sangat disayangkan dengan pernyataan data yang kami kira ini kurang valid. Perlu dievaluasi pembisik Panglima TNI nya agar nanti sajikan data yang akurat, jangan sampai salah data atau minim informasi soal ULP TNI-Polri," tegasnya, hari ini.
Untuk diketahui, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Terhitung besarnya uang lauk bagi anggota TNI dan Polri ditetapkan sebesar 60.000 per orang/hari.
Selain itu, pernyataan Panglima TNI ini berpotensi membuat kegaduhan diruang publik seolah-olah ada diskriminasi atau kesenjangan dalam kesejahteraan ditubuh TNI-Polri.
"Sinergitas TNI-Polri harga mati, jangan jadi pemicu untuk membanding-bandingkan soal kesejahteraan. Rawan digoreng untuk dibentur-benturkan dua institusi ini. Semoga Panglima TNI bisa mengkoreksi apa yang disampaikannya," tuturnya.
Disisi lain, lanjut Rey, ada hal yang prioritas jika Panglima TNI meminta kepada Presiden Jokowi. Harusnya, lebih cenderung pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan TNI nya dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital kali ini.
"Sebab seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus dituntut untuk melek digital dengan meningkatkan literasi digital. Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka," pungkasnya.
